Rumah Kos Dikenakan Pajak? Ketahui Pajak Rumah Kos Disini

pajak rumah kos

Pajak Rumah Kos – Siapa sangka kalau memiliki bisnis kos kosan ternyata harus membayar pajak? Padahal rumah kos hanyalah bisnis yang menyewakan sebuah kamar atau bangunan sebagai tempat tinggal. Atas penghasilan dari persewaan rumah kos ini maka pemilik rumah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan yang bersifat final.

Dasar Hukum Pajak Rumah Kos

pajak rumah kos

Dasar hukum yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002.
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan.
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan.
  4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1996 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu sebagai Pemotong Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan.

Siapa Subjek dari Pajak Rumah Kos?

Berdasarkan pasal diatas dapat dilihat bahwa subjek yang harus membayar Pajak Penghasilan (PPh)  adalah pemilik dari rumah kos. Besaran pajak yang dibayarkan sesuai dengan penghasilan dari hasil sewa kamar yang diterima oleh pemilik kos. Anda dapat memotong langsung biaya dari penyewa untuk dibayarkan sebagai PPh.

Besar Pajak Rumah Kos yang Harus Dibayar

Setelah tahu apa itu pajak kos dan siapa yang wajib membayar, kini saatnya anda harus tahu berapa besar pajak harus dibayarkan.

Berdasarkan besaran pajak yang tercantum pada Pasal 3 PP No. 29 Tahun 1996, berbunyi :

“Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.”

Berdasarkan pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa subjek pajak adalah pemilik dan objeknya adalah kamar kos. Pemilik kos akan dibebankan pajak 10% dari penghasilan persewaan kos kosan.

Pihak Pembayar Pajak

Apabila penyewa rumah kos adalah perorangan, maka pembayaran perlu dilakukan oleh pemilik. Tapi jika penyewa ini adalah sebuah badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pembayarannya dilakukan oleh penyewa disertai dengan bukti pemotongan pajak kos yang diberikan kepada pemilik kos.

Pembayaran pajak rumah kos untuk penyewa biasa paling lambat adalah tanggal 15 setiap bulannya. Dan jika penyewa rumah kos ini adalah petugas PPh maka pembayaran paling lambat tanggal 10 untuk setiap bulannya.

Lapor SPT

pajak rumah kos

Apabila anda sudah melakukan pembayaran Pajak PPh, jangan lupa untuk melapor pada bagian SPT sesuai PPh pasal 4 ayat 2. Pelaporan maksimal dilakukan pada tanggal 20 setiap bulannya. Pihak yang melaporkan adalah yang melakukan pembayaran. Hal penting lain yang perlu diingat adalah pemilik kos harus memiliki NPWP atas usahanya tersebut.

NPWP

Kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh pemilik rumah kos adalah mempunyai NPWP cabang atas kegiatan usahanya tersebut. Hal ini bila NPWP induk tidak berada pada satu wilayah KPP dengan lokasi kegiatan usaha indekos tersebut.

Bagaimana? Apakah anda sudah paham hukum ketentuan pajak yang harus dipenuhi jika memulai bisnis rumah kos? Rumah kos ini memang menguntungkan tapi anda harus mengetahui dan mematuhi pajak yang diberi oleh Pemerintah.

Related Post

3 Comments on Rumah Kos Dikenakan Pajak? Ketahui Pajak Rumah Kos Disini

Leave a Reply